Masalah Hukum Perusahaan Terkait Lingkungan

Ada sekitar 500 perusahaan tidak mematuhi aturan di bidang lingkungan dan kehutanan. Tentu kondisi ini sangat memprihatinkan, padahal di dalam peraturan perundang – undangan sudah dijelaskan bahwa harus menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini perlu menjadi perhatian juga bagi law firm Indonesia agar turut serta dalam menyukseskan pelestarian lingkungan dengan membimbing perusahaan agar tidak merusak lingkungan dan tertib terhadap aturan perundang – undangan.

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang menjaga lingkungan termuat dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini adalah : 

a.    Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

b.    Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;

c.    Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

d.    Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

e.    Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;

f.     Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

g.    Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

h.    Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

i.      Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

j.      Mengantisipasi isu lingkungan global.

    

Seh     harusnya aturan perundang – undangan ini dijalankan dengan baik oleh berbagai Pihak sehingga tujuan perlindungan dan pengelolaan hidup bisa terwujud. Bagi law firm indonesia maupun law firm yang berada di kota - kota besar seperti law firm bandung, lawfirmjakarta dan law firm lain nya perlu untuk memahami tujuan ini pula, sehingga dalam menangani masalah hukum nantinya bisa sesuai dengan tujuan tersebut.

Pelanggaran terhadap Undang-undang

Selain kasus di atas, belum lama ini pun juga ada yang mengekspos adanya 11 Perusahaan yang merusak lingkungan. Akhirnya menyebabkan kerugian yang besar bagi Negara yakni mencapai 18 Triliun. Perusahaan – perusahaan ini terbukti yang bertanggung jawab atas pembalakan liar serta kebakaran hutan dan lahan. Dengan adanya kasus tersebut, masing – masing perusahaan harus membayar denda yang tidak sedikit, bahkan ada yang mencapai Rp 16,2 Triliun.

Baca Juga : Regulasi dan Tata Cara Perizinan Migas di Indonesia

law firm harus melihat ke dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, yang mana banyak mengatur beragam hal dalam mencapai tujuannya. Salah satunya adalah setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar (termuat dalam Pasal 69 ayat 1 (satu) huruf h). Bagi perusahaan yang melanggar pasal tersebut, akan dikenai sanksi. Hal ini termuat dalam Pasal 108 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)”.

Adanya beberapa kasus tersebut, harus menjadi pelajaran bagi perusahaan untuk turut serta menjaga lingkungan. Sedangkan bagi environmental law firm harus membantu menuntun perusahaan agar tidak tersandung masalah hukum ini.